Keputusan presiden nomor 228m tahun 2001 tentang pembentukan kabinet gotong royong. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pen gangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 15, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4263, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2009 lembar an negara. Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301. Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon i, jabatan fungsional. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Undangundang ketenagakerjaan indonesia major labour.
Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 1980 nomor 50, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3176. Republik indonesia nomor 4193 peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 198, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4019. Standar nasional pendidikan lembaran negara republik i ndonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4496. Daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437.
Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah lembaran negara republik indonesia tahun. Peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standarisasi nasional lembaran negara tahun 2000 nomor 199, tambahan lembaran negara nomor 4020. Umum pasal 34 undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa. Peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2002 tentang badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 141, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4253. Keputusan presiden nomor 87 tahun l999 tentang rumpun jabatan.
Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup lembaran negara tahun 1999 nomor 59, tambahan lembaran. Nomor 9 tahun 2003 tentang tim koordinasi telematika indonesia presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup lembaran negara tahun 1999 nomor 59, tambahan. Peraturan pemerintah ri nomor 3 tahun 2008, tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan lembaran negara nomor 16 tahun.
Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri. Peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil lembaran negara tahun 2000 nomor 194, tambahan lembaran negara nomor 4015. Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum pkblu lembaran negera republik indonesia tahun 2005 nomor 48. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupatenkota. Undangundang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara lembaran negara tahun 2003 nomor 70, tambahan lembaran negara nomor 4297. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang. Undangundang pajak penghasilan adalah undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaankeuangan daerah lembagn negara republik lndonesia tahun2005 nomor 140, tambahan lembaran negard republikindonesia nomor 4578.
Propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3838. Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286. Nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3547.
Keputusan menteri dalam negeri nomor tahun 2003 tentang struktur. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewe nang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 15, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4263, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2009 lembaran negara. Negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 70, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4297. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 15, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4263. Peraturan menteri agama nomor 3 tahun 2006 tentang organisasi dan tata. Ketenagakerjaan lembaran negara tahun 1998 nomor 184, tambahan lembaran negara nomor 3791. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 45,tambahan lembaran negara nomor 3952.
Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dengan keputusan. Republik indonesia tahun 1994 nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3547. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998 tentang perusahaan perseroan persero lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 15, tambahan lembaran negara nomor 3731 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun. Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen lembaran negara republik indonesia tahun. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan lembaran negara republik indonesia. Ordonansi nomor 9 tahun 1949 tentang pembatasan kerja anakanak. Undangundang nomor 61 tahun 1958 tentang pembentukan swatantra tingkat i sumatera barat, jambi dan riau. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4593.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Keputusan presiden nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun. Undangundang ri nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam pasal 30, pasal 31, dan pasal 32 undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 55 ayat 2 dan ayat 3, serta pasal 56 ayat 3 undangundang nomor 1 tahun. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan. Perdturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedomanpenyusunan dan penerapan standar pelalrdnan minimallembaran negara republik lndonesia tahun 2005 nomor.
Pp nomor 58 tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah. Peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 195, tambahan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3853. Provinsi gorontalo lembaran negara tahun 2000 nomor 258,tambahan lembaran negara nomor 4060. Permendagri nomor 54 tahun 2007 tentang pokjanal posyandu pdf. Lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 39. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian negara republik indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan presiden nomor 20 tahun 2008. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4496. Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan. Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana penoucian uang lembaran negara tahun 2003 nomor 108, tambahan lembaran negara nomor 4324. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah ri nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 20. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan undang. Undangundangnomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan desa 3.
Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Indonesia nomor 3098 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2003 lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 17. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negera republik indonesia tahun 2003 nomor 15, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4263. Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara nomor 4301. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 15, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4263, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang perubahan. Sudin nakertrans jaksel himpunan peraturan perundang. Peraturan presiden republik indonesia nomor 9 tahun. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan lembaran negara republik indonesia tahun. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh. Keputusan menteri dalam negeri nomor tahun 2003 tentang struktur organisasi dan tata kerja departemen dalam negeri. Keputusan menteri dalam negeri nomor tahun 2003 tentang struktur tata kerja. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 126,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 15, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4263 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 pusat data. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun t945. Peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2003 lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 122, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4332.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah ri nomor 34 tahun 2006, tentang jalan. Peraturan presiden nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional lembaran negara tahun 2003 nomor 78 tambahan lembaran negara nomor 4301. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4180. Nomor 4015, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2003 lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 122, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 4332.
Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan pasal 70 ayat 2 undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sistem akuntansi. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 123. Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negera republik indonesia nomor 4496. Keputusan presiden nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan.
Tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang 3. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. Undangundang nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undangundang nomor 5 tahun 2ol4 tentang aparatur sipil negara lembaran negara republik indonesia tahun 2ol4 nomor 6, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5494. Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286.
914 33 346 1206 1136 1412 42 1042 402 439 1041 1398 810 855 697 1497 1278 646 323 425 244 132 1121 229 1230 595 644 947 307 266 644 561 476 139 1409 927 1130 395 55